Dalambidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Gender tidak selalu dilihat sebagai perbaikan ideologi politik tetapi sebagai suatu bagian dalam pemahaman yang lebih luas tentang tingkah Gejalamodernisasi politik dan ideologi di Indonesia banyak ditandai oleh berbagai sikap politik masyarakat yang mulai mengesampingkan sikap primordial, kesukuan, kedaerahan, dan sejenisnya atau juga pemilihan kepemimpinan berdasarkan prestasi. Dalam bidang ideologi, gejala modernisasi ditandai dengan munculnya ideologi modern bercirikan Modernisasidalam Bidang Politik dan Ideologi Di Indonesia - Pada dasarnya politik merupakan bidang yang berhubungan dengan kekuasaan (power) dan wewenang (authority). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara politik berkaitan erat dengan proses-proses yang berkaitan dengan kenegaraan dan ketatanegaraan, yang meliputi lembaga Fast Money. Modernisasi dalam Bidang Politik dan Ideologi Di Indonesia - Pada dasarnya politik merupakan bidang yang berhubungan dengan kekuasaan power dan wewenang authority. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara politik berkaitan erat dengan proses-proses yang berkaitan dengan kenegaraan dan ketatanegaraan, yang meliputi lembaga-lembaga negara, dasar pemerintahan, sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemilihan umum, dan lain sebagainya. pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang dimaksud dengan kekuasaan power dan wewenang authority tersebut? Dalam setiap hubungan antarmanusia, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kelompok, selalu tersimpul unsur kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto mendefinisikan kekuasaan power sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat pada semua bidang kehidupan, yakni mencakup kemampuan untuk memerintah dan memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain yang diperintah. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orangorang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan memiliki bermacam-macam sumber dan sekaligus bermacam-macam bentuk. Kekuasaan juga terdapat di mana-mana, dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam organisasi sosial. Namun demikian, pada umumnya kekuasaan yang tertinggi terletak pada organisasi negara, karena secara formal negara memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, bahkan negara dapat menerapkan langkah-langkah kekerasan dan paksaan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Kekuasaan yang terdapat dalam interaksi sosial, baik yang terjadi antara seseorang dengan seseorang, antara seseorang dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok, memiliki beberapa unsur sebagai berikut a. Rasa takut Perasaan takut terhadap seseorang akan menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tersebut. Perasaan takut sesungguhnya merupakan gejala jiwa yang bersifat negatif karena kepatuhan yang diwujudkan merupakan keterpaksaan. Pada umumnya orang yang memiliki rasa takut akan berbuat apa saja sesuai dengan kehendak orang yang ditakuti tadi. Rasa takut juga menyebabkan terjadinya peniruan terhadap sikap dan perilaku orang yang ditakuti yang dikenal dengan istilah matched dependent behavior. b. Rasa cinta Rasa cinta akan menghasilkan perbuatan yang positif yang diwujudkan dengan perbuatan sukarela dalam rangka menyenangkan pihak yang berkuasa. Rasa cinta sebaiknya dikembangkan dalam hubungan kekuasaan agar sistem kekuasaan yang dijalankan dapat berjalan dengan tertib dan teratur. c. Kepercayaan Kepercayaan muncul sebagai akibat dari hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiasif. Meskipun kepercayaan sering bersifat pribadi, namun kepercayaan juga dapat berkembang dalam hubungan organisasi yang luas. Kepercayaan rakyat terhadap penguasa akan dapat melanggengkan penguasa tersebut dalam memegang kekuasaan. Sebaliknya, ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasa akan melahirkan mosi tidak percaya yang dapat menjatuhkan penguasa. d. Pemujaan Kepercayaan yang berlebihan akan melahirkan pemujaan. Akibat dari pemujaan adalah adanya pembenaran terhadap segala tindakan penguasa, meskipun tindakan penguasa tersebut sungguh-sungguh salah. Keempat unsur di atas sering digunakan oleh penguasa untuk dapat menjalankan kekuasaannya. Sebagaimana kekuasaan, wewenang juga dapat ditemui di mana-mana. Wewenang merupakan suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Seseorang yang memiliki wewenang akan bertindak sebagai pemimpin atau pembimbing bagi banyak orang. Dengan demikian, kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuasaan yang tidak sah karena tidak memiliki otoritas untuk menjalankan kekuasaannya. Adapun bentuk-bentuk wewenang antara lain sebagai berikut a. Wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional legal Max Weber mengemukakan bahwa perbedaan antara wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional didasarkan pada hubungan antara tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan atas kharisma atau suatu keahlian khusus yang ada pada diri seseorang sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wewenang kharismatis cenderung bersifat irasional karena tidak diatur oleh kaidahkaidah tertentu. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dimiliki oleh seseorang karena adanya ketentuan-ketentuan tradisional. Sedangkan wewenang rasional merupakan wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. b. Wewenang resmi dan tidak resmi Wewenang resmi merupakan wewenang yang sistematis dan rasional yang diperoleh secara resmi berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan wewenang tidak resmi merupakan wewenang yang terdapat pada kelompok-kelompok yang tidak resmi yang diperoleh secara spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor persahabatan maupun faktor kekeluargaan. c. Wewenang pribadi dan teritorial Wewenang pribadi merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan ikatan tradisi yang didasarkan atas solidaritas antara anggota-anggota kelompok. Wewenang teritorial merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan penguasaan terhadap daerah-daerah tertentu. d. Wewenang terbatas dan menyeluruh Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencakup semua bidang kehidupan, melainkan hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Sedangkan wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Ideologi merupakan suatu rangkaian konsep cita-cita yang diemban dan diidamkan oleh suatu kelompok, suatu golongan, suatu gerakan, atau suatu negara. Di dalam suatu ideologi terdapat sistem konsep yang dijadikan landasan dalam memberikan arah dan tujuan demi menjaga kelangsungan hidup. Sistem politik dan ideologi yang terdapat dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia senantiasa mengalami pembaharuan. Setiap pemimpin negara telah berbuat yang terbaik di zamannya. Meskipun demikian, dalam perkembangannya dilakukan beberapa langkah korektif demi melaksanakan pembaharuan pada tahap berikutnya. Pemerintah Orde Lama mendapat koreksi dari pemerintah Orde Baru. Demikian juga selanjutnya, pemerintah Orde Baru mendapat koreksi dari pemerintah yang sekarang. Pemerintah sekarang juga masih disibukkan oleh berbagai kritik dan koreksi agar terus melaksanakan pembenahan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah barang tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di kalangan rakyat. Pada zaman Orde Lama, hal mana tingkat pendidikan rakyat Indonesia secara umum masih sangat rendah, maka demokrasi yang diterapkan cenderung bersifat otoriter. Hal tersebut lebih disebabkan karena ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang sangat sedikit. Pada zaman Orde Baru kehidupan demokrasi sedikit mengalami peningkatan yang ditandai dengan penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali. Namun demikian, pada masa Orde Baru kehidupan kepartaian tidak sebebas sekarang dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Belakangan ini sangat gencar terdengar isu-isu demokratisasi. Sebagian masyarakat menghendaki pelaksanaan demokrasi yang ideal, sebagaimana yang terjadi di negara-negara barat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang didasarkan atas kekuasaan rakyat atau yang populer dengan istilah goverment by rule by the people. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pelaksanaan demokrasi yang ideal harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang ideal juga. Mengingat, pengambilan keputusan dalam tradisi demokrasi sering diwarnai oleh suara yang terbanyak bukan suara yang berkualitas. Pengambilan keputusan seperti itu bisa jadi akan menjerumuskan. Sebagai ilustrasi, pendapat yang datang dari seratus orang buta huruf akan dianggap lebih menentukan daripada pendapat yang datang dari tiga puluh orang pakar. Padahal, secara rasional pendapat para pakarlah yang lebih baik meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang lainnya. Itulah sebabnya, kehidupan demokrasi dalam sistem politik di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, yakni demokrasi parlementer atau dikenal juga dengan demokrasi liberal terjadi antara tahun 1945-1959, demokrasi terpimpin terjadi antara tahun 1959-1966, dan demokrasi Pancasila terjadi antara tahun 1966-sekarang. Pada masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, pemerintahan sering mengalami jatuh bangun sebagai akibat dari terlalu dominannya parlemen DPR dalam menentukan pemerintahan. Pemerintahan tidak dapat bekerja secara efektif sebagai akibat dari adanya pertentangan yang terjadi dalam tubuh partai politik sehingga Presiden Soekarno merasa perlu melakukan dekrit. Sementara itu, pada masa demokrasi terpimpin terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 hingga mencapai puncaknya, yakni terjadinya tragedi nasional yang berupa G30S/PKI. Pemerintah Orde Baru melakukan beberapa langkah pembaharuan, yakni dengan menerapkan format demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat didefinisikan sebagai suatu demokrasi yang dijiwai dan didasari oleh falsafah Pancasila. Semangat yang dibangun dalam demokrasi Pancasila adalah semangat kekeluargaan. Penyelesaian masalah politik dilakukan melalui lobi yang intensif untuk menghindarkan diri dari pertentangan pendapat dan perpecahan. Wakil-wakil rakyat dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemajuan yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru adalah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang tertib dan dinamis berdasarkan ideologi Pancasila. Perkembangan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus disikapi sebagai suatu upaya untuk mencari format atau model demokrasi yang cocok bagi sistem perpolitikan Indonesia, mengingat usia bangsa Indonesia yang relatif masih muda. Sekitar bulan Mei 1998, terjadi gejolak rakyat berupa aksi demonstrasi yang dilaksanakan secara besar-besaran untuk menuntut penyelenggaraan sistem politik yang lebih demokratis. Aksi tersebut telah berhasil mendesak Presiden Soeharto untuk lengser. Para pengganti Presiden Soeharto, baik Habibie, Abdulrachman Wahid, maupun Megawati terus berupaya melaksanakan pembaharuan. Pembaharuan-pembaharuan tersebut sudah barang tentu tidak akan pernah berakhir mengingat persoalan bangsa dan negara yang selalu berkembang. Pembaharuan dalam bidang politik harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis mengingat tantangan yang ada pada era global dan era informasi yang semakin berat. Sekian materi mengenai Modernisasi Bidang Politik dan Ideologi Indonesia dari Sosiologi Ada, semoga bermanfaat. Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi Perkembangan alat komunikasi dan informasi sebagai gejala modernisasi tampak nyata. Bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat komunikasi dan informasi. Inovasi pembaruan dan penemuan baru yang terjadi membawa perubahan pada penggunaan teknologi komunikasi informasi dan transportasi dari tradisional ke modern. Penggunaan alat komunikasi yang semakin media elektronik serta transportasi modern yang digunakan masyarakat untuk melakukan mobilitas merupakan alasan manusia melakukan modernisasi dalam bidang ini Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi. Modernisasi pada bidanginformasi komunikasi dan transportasi banyak kita jumpai disekitar kita. Modernisasi pada bidang komunikasi banyak kita jumpai di sekitar kita. Interaksi antara satu orang dengan orang yang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya saja melalui handphone, faksmile, instant messanger, e-mail, smartphone, video call dan sebagainya, Selain untuk berkomunikasi, media media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat mudah dan efisien. Sementara dalam bidang transportasi gejala modernisasi juga tampak pada pemanfaatan jaringan internet untuk pemesanan tiket transportasi secara on line. Kegiatan tersebut berkaitan dengan perubahan cara pembelian tiket tradisional ke modern. Selain itu penggunaan alat transportasi modern sebagai pengganti alat transportasi tradisional saat ini banyak dipilih masyarakat sehingga lebih efektif dan efisien Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi. Sistem perwakilan rakyat dalam pemerintahan dapat disebut sebagai salah satu hasil modernisasi yang memengaruhi perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Modernisasi telah merambah semua bidang kehidupan. Tidak terkecuali bidang politik dan ideologi. Kehidupan politik erat kaitannya dengan proses yang melibatkan kenegaraan dan ketatanegaraan, di antaranya meliputi lembaga-lembaga negara, dasar pemerintahan, sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun ideologi merupakan rangkaian konsep suatu cita-cita yang diemban dan diidam-idamkan oleh suatu kelompok/ golongan, gerakan massa, dan negara. Jadi, istilah ideologi bermakna sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat untuk memberikan arah dan tujuan demi kelangsungan hidup. Lalu, apakah yang dimaksud dengan Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi. Kehidupan politik dan ideologi sangat erat kaitanya dengan sistem demokrasi suatu negara. Kamu sudah tahu bukan, bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami perubahan? Perubahan yang pernah dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan kehidupan demokrasi adalah demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Perkembangan politik di Indonesia tersebut telah kamu pelajari pada Tema 2 buku ini. Perkembangan politik dan ideologi di Indonesia mencapai tahap kemajuan seiring dengan modernisasi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan negara RI yang berideologikan Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa berperan penting dalam aktivitas politik dan ideologi masyarakat. Bagaimanakah modernisasi politik dan ideologi di Indonesia? Modernisasi politik dan ideologi yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia dapat berperan penting dalam proses modernisasi secara total di berbagai bidang kehidupan dengan dipicu modernisasi bidang ekonomi dan sosial. Gejala modernisasi politik dan ideologi di Indonesia banyak ditandai oleh berbagai sikap politik masyarakat yang mulai mengesampingkan sikap primordial, kesukuan, kedaerahan, dan sejenisnya atau juga pemilihan kepemimpinan berdasarkan prestasi. Sikap politik semacam ini dipengaruhi oleh makin berkembangnya sistem informasi dikalangan masyarakat sehingga masyarakat mampu menentukan arah politik mereka tanpa tekanan dari pihak lain. Gejala modernisasi dalam bidang ini juga dapat dilihat dari munculnya birokrasi dan adminitrasi pemerintahan yang memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi modern. Munculnya lembaga politik modern seperti partai politik untuk menjalankan proses-proses yang berkaitan dengan ketatanegaraan maupun pemerintahan juga gejala modernisasi dalam bidang politik. Dalam bidang ideologi, gejala modernisasi ditandai dengan munculnya ideologi modern bercirikan pemikiran baru tentang ketatanegaraan dan falsafah negara. Namun ada baiknya jika modernisasi di bidang politik dan ideologi mengembangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan ataupun membuat kebijakan dengan cara menjunjung hukum, moralitas bangsa, dan agama. Baca Juga Modernisasi Di Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Modernisasi Di Dalam Bidang Teknologi Masa Kini Kontribusi Kerja Sama Bidang Sosial Budaya Bagi Bangsa Indonesia Demikian Artikel Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Perdagangan Internasional Sebagai Perwujudan Kerja Sama Ekonomi Antarnegara Tips Dari Hambatan Dan Kebijakan Perdagangan Internasional Peran Indonesia Dalam Kerja Sama Antarnegara Bidang Sosial Budaya Modernisasi Di Dalam Bidang Teknologi Masa Kini Peran Indonesia Dalam Kerja Sama Antarnegara Bidang Politik Dunia perkotaan. Sumber zaman di era modern mendorong munculnya globalisasi pada setiap negara di belahan dunia. Globalisasi merupakan sebuah proses integrasi internasional yang terjadi karena terdapat pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Dalam sudut pandang politik, globalisasi memberikan peran penting dalam masuknya nilai-nilai demokrasi di berbagai negara karena bersamaan dengan bertumbuhnya kesadaran berpolitik di dalam masyarakat. Menurut pendapat ahli lain, globalisasi diartikan sebagai penyusutan jarak serta waktu yang digunakan manusia ketika beraktivitas sehari-hari. Manusia bisa memajukan berbagai aspek kehidupannya serta menghapus sekat-sekat antar bangsanya sehingga dunia bisa berkembang ke tatanan kehidupan yang lebih baik dengan penerapan memberikan dampak positif yang nyata dalam politik Indonesia modern ini yaitu pemerintahan sebuah negara menjadi dijalankan secara terbuka dan lebih demokratis. Hal ini juga berdampak dalam mendorong masyarakatnya untuk menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Setiap negara semakin sadar dan mengakui adanya Hak Asasi Manusia HAM. Globalisasi juga melahirkan hubungan kerja sama internasional secara luas serta hubungan kerja sama antar negara semakin mudah dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan hubungan diplomasi antar negara semakin meningkat dan negara mulai berpartisipasi aktif untuk menciptakan kedamaian dunia. Dampak positif ini menyebabkan rasa nasionalisme yang meningkat seiring dengan pemerintahan suatu negara yang dijalankan lebih jujur, bersih, transparan, dan sisi lain, globalisasi memberikan dampak negatif dalam politik suatu negara yaitu dengan kemunculan ideologi liberalisme kembali karena dianggap masyarakat menjadi lebih bebas dalam berpendapat. Sehingga memungkinkan ideologi Pancasila beralih ke ideologi liberalisme yang menyebabkan rasa nasionalisme suatu bangsa akan semakin hilang dan identitas negara menjadi dipertanyakan kembali. Dampak globalisasi lainnya di ranah politik adalah masyarakat cenderung lebih mementingkan kepentingan kelompok dibanding kepentingan umum, terorisme dan aksi anarkis lainnya semakin mendunia dan sulit untuk dihindari. Hal ini terlihat dalam gerakan radikalisme yang semakin menyebar luas ke berbagai negara khususnya negara di Asia. Kelompok radikalisme ini memanfaatkan globalisasi melalui media sosial yang berkembang secara cepat dan tepat untuk merekrut anggota serta mengubah orang-orang menjadi sendiri bertentangan dengan tiga sila dalam pancasila yaitu Sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan Sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Hal ini menggambarkan jika radikalisme bertumbuh seiring dengan globalisasi, akan menyebabkan nasionalisme negara semakin pudar. Menurut Gubernur Lemhannas RI, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan memudarnya identitas diri bangsa serta implementasi nilai-nilai kebangsaannya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia serta mendorong dan membela kepentingan nasional melalui rasa kesadaran yang tinggi akan segala kehidupan berbangsa bernegara, rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan Wijoyo, dkk, “Manajemen Pemasaran di Era Globalisasi”, 20205. 1999. “Globalization and Culture”.Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. 2020. “Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia”. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 83, 2020 “Agus Widjojo Era Globalisasi Pengaruhi Kehidupan Politik Indonesia”.

analisislah gejala modernisasi di indonesia dalam bidang politik dan ideologi